KH.ABDURROHMAN WAHID

BIOGRAFI

Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakhil yang berarti sang penakluk. Karena kata “Adakhil” tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama “Wahid” yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas Pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti “abang atau mas”.

Gus Dur adalah anak pertama dari enam bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang cukup terhormat. Kakek dari ayahnya, K.H. Hasyim Asyari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Sementara itu kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayahnya K.H. Wahid Hasyim merupakan sosok yang terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949, sedangkan ibunya Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denayar Jombang.

Gus Dur pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia adalah keturunan TiongHoa dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan a Lok, yang merupakan saudara kandung dari Raden Patah (Tan Eng Hwa) yang merupakan pendiri kesultanan Demak. Tan a Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Puteri Campa yang merupakan Puteri Tiongkok yaitu selir Raden Brawijaya V. Berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis Louis Charles Damais, Tan Kim Han diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al Shini yang makamnya ditemukan di Trowulan.

Pada tahun 1944 Abdurrahman Wahid pindah dari kota asalnya Jombang menuju Jakarta, karena pada saat itu ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang biasa disingkat “Masyumi”. Masyumi adalah sebuah organisasi dukungan dari tentara Jepang yang pada saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang mempertahankan kedaulatan Indonesia melawan Belanda. Ia kembali ke Jakarta pada akhir perang tahun 1949 karena ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama.

Gus Dur menempuh ilmu di Jakarta dengan masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Pada tahun 1952 ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama tetapi beliau tetap tinggal di Jakarta. Pada tahun 1953 di bulan April ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.

Pada tahun 1954 pendidikannya berlanjut dengan masuk ke sekolah menengah pertama, yang pada saat itu ia tidak naik kelas. Lalu ibunya mengirimnya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan.

Setelah lulus dari SMP pada tahun 1957, Gus Dur memulai pendidikan muslim di sebuah Pesantren yang bernama Pesantren Tegalrejo di Kota Magelang. Pada tahun 1959 ia pindah ke Pesantren Tambakberas di Kota Jombang. Sementara melanjutkan pendidikanya, ia juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai seorang guru yang nantinya sebagai kepala sekolah madrasah.  Bahkan ia juga bekerja sebagai jurnalis Majalah Horizon serta Majalah Budaya Jaya.

Pada tahun 1963, ia menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk melanjutkan pendidikan di  Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November tahun 1963. Universitas memberitahu Gus Dur untuk mengambil kelas remedial sebelum belajar bahasa Arab dan belajar islam. Meskipun mahir berbahasa Arab, ia tidak mampu memberikan bukti bahwa sesungguhnya ia mahir berbahasa Arab. Ia pun terpaksa harus mengambil kelas remedial.

Pada tahun 1964 Gus Dur sangat menikmati kehidupannya di Mesir.  Ia menikmati hidup dengan menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menikmati menonton sepakbola. Gus Dur juga terlibat dengan Asosiasi  Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah dari asosiasi tersebut. Akhirnya ia berhasil lulus dari kelas remedialnya pada akhir tahun. Pada tahun 1965 ia memulai belajar ilmu Islam dan juga bahasa Arab. Namun Gus Dur kecewa dan menolak metode belajar dari universitas karena ia telah mempelajari ilmu yang diberikan.

Di Mesir, Gus Dur bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. Namun pada saat ia bekerja peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) terjadi. Upaya pemberantasan komunis dilakukan di Jakarta dan yang menangani saat itu adalah Mayor Jendral Suharto. Sebagai bagian dari upaya tersebut.  Gus Dur diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Ia menerima perintah yang ditugaskan menulis laporan.

Akhirnya ia mengalami kegagalan di Mesir. Hal ini terjadi karena Gus Dur tidak setuju akan metode pendidikan di universitas dan pekerjaannya setelah G 30 S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966 ia harus mengulang pendidikannya. Namun pendidikan pasca sarjana Gus Dur diselamatkan oleh beasiswa di Universitas Baghdad. Akhirnya ia pindah menuju Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun pada awalnya ia lalai, namun ia dengan cepat belajar. Gus Dur juga meneruskan keterlibatannya dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan sebagai penulis majalah Asosiasi tersebut.

Pada tahun 1970 ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad. Setelah itu, Gus Dur ke Belanda untuk meneruskan pendidikan. Ia ingin belajar di Universitas Leiden, namun ia kecewa karena pendidikan di Universitas Baghdad tidak diakui oleh universitas tersebut. Akhirnya ia pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1971.

Di Jakarta, Gus Dur berharap akan kembali ke luar negeri untuk belajar di Universitas McGill di Kanada. Ia pun bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Organisasi ini terdiri dari kaum intelektual  muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang bernama Prima dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Beliau berkeliling pesantren di seluruh Jawa.

Pada saat itu pesantren berusaha keras untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan mengadopsi kurikulum pemerintah. Karena nilai-nilai pesantren semakin luntur akibat perubahan ini, Gus Dur pun prihatin dengan kondisi tersebut. Ia juga prihatin akan kemiskinan yang melanda pesantren yang ia lihat. Melihat kondisi tersebut Gus Dur membatalkan belajar ke luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.

Akhirnya ia meneruskan kariernya sebagai seorang jurnalis pada Majalah Tempo dan Koran Kompas. Tulisannya dapat diterima dengan baik. Ia mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan itu ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan seminar sehingga membuatnya sering pulang dan pergi antara Jakarta dan Jombang.

Meskipun kariernya bisa meraih kesuksesan namun ia masih merasa sulit hidup karena hanya memiliki satu sumber pencaharian. Ia pun bekerja kembali dengan profesi berbeda untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual  kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974 ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng hingga tahun 1980. Pada tahun 1980 ia menjabat sebagai seorang Katib Awwal PBNU hingga pada tahun 1984. Pada tahun 1984 ia naik pangkat sebagai Ketua Dewan Tanfidz PBNU. Tahun 1987 Gus Dur menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1989 kariernya pun meningkat dengan menjadi seorang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Dan hingga akhirnya pada tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Sebagai seorang Presiden RI, Gus Dur memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Ia melakukan pendekatan yang lebih simpatik kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengayomi etnis Tionghoa , meminta maaf kepada keluarga PKI yang mati dan disiksa, dan lain-lain. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sering melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, yang salah satunya adalah mengatakan bahwa anggota MPR RI seperti anak TK.

Hanya sekitar 20 bulan Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI. Musuh-musuh politiknya memanfaatkan benar kasus Bulloggate dan Bruneigate untuk menggoyang kepemimpinannya. Belum lagi hubungan yang tidak harmonis dengan TNI, Partai Golkar, dan elite politik lainnya. Gus Dur sendiri sempat mengeluarkan dekrit yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli 2001, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

Sebelumnya, pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa.

Setelah berhenti menjabat sebagai presiden, Gus Dur tidak berhenti untuk melanjutkan karier dan perjuangannya. Pada tahun 2002 ia menjabat sebagai penasihat Solidaritas Korban Pelanggaran HAM. Dan pada tahun 2003, Gus Dur menjabat sebagai Penasihat pada Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional.

Tahun 2004, Gus Dur kembali berupaya untuk menjadi Presiden RI. Namun keinginan ini kandas karena ia tidak lolos pemeriksaan kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada Agustus 2005 Gus Dur menjadi salah satu pimpinan koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Tri Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tahun 2009 Gus Dur menderita beberapa penyakit. Bahkan sejak ia menjabat sebagai presiden, ia menderita gangguan penglihatan sehingga surat dan buku seringkali dibacakan atau jika saat menulis seringkali juga dituliskan. Ia mendapatkan serangan stroke, diabetes, dan gangguan ginjal. Akhirnya Gus Dur pun pergi menghadap sang khalik (meninggal dunia) pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 WIB.

Riset dan Analisa oleh Siwi P. Rahayu

PENDIDIKAN

• 1957-1959 Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah
• 1959-1963 Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur
• 1964-1966 Al Azhar University, Cairo, Mesir, Fakultas Syari'ah (Kulliyah al-Syari'ah)
• 1966-1970 Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab

KARIR

• 1972-1974 Fakultas Ushuludin Universitas Hasyim Ashari, Jombang, sebagai Dekan dan Dosen
• 1974-1980 Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng
• 1980-1984 Katib Awwal PBNU
• 1984-2000 Ketua Dewan Tanfidz PBNU
• 1987-1992 Ketua Majelis Ulama Indonesia
• 1989-1993 Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
• 1998 Partai Kebangkitan Bangsa, Indonesia, Ketua Dewan Syura DPP PKB
• 1999-2001 Presiden Republik Indonesia
• 2000 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mustasyar
• 2002 Rektor Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia
• 2004 Pendiri The WAHID Institute, Indonesia
  

PENGHARGAAN

• 2010 Lifetime Achievement Award dalam Liputan 6 Awards 2010
• 2010 Bapak Ombudsman Indonesia oleh Ombudsman RI
• 2010 Tokoh Pendidikan oleh Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU)
• 2010 Mahendradatta Award 2010 oleh Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali
• 2010 Ketua Dewan Syuro Akbar PKB oleh PKB Yenny Wahid
• 2010 Bintang Mahaguru oleh DPP PKB Muhaimin Iskandar
• 2008 Penghargaan sebagai tokoh pluralisme oleh Simon Wiesenthal Center
• 2006 Tasrif Award oleh Aliansi Jurnanlis Independen (AJI)
• 2004 Didaulat sebagai “Bapak Tionghoa” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang
• 2004 Anugrah Mpu Peradah, DPP Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Jakarta, Indonesia
• 2004 The Culture of Peace Distinguished Award 2003, International Culture of Peace Project Religions for Peace, Trento, Italia
• 2003 Global Tolerance Award, Friends of the United Nations, New York, Amerika Serikat
• 2003 World Peace Prize Award, World Peace Prize Awarding Council (WPPAC), Seoul, Korea Selatan
• 2003 Dare to Fail Award , Billi PS Lim, penulis buku paling laris "Dare to Fail", Kuala Lumpur, Malaysia
• 2002Pin Emas NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Indonesia.
• 2002 Gelar Kanjeng Pangeran Aryo (KPA), Sampeyan dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XII, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
• 2001 Public Service Award, Universitas Columbia , New York , Amerika Serikat
• 2000 Ambassador of Peace, International and Interreligious Federation for World peace (IIFWP), New York, Amerika Serikat
• 2000 Paul Harris Fellow, The Rotary Foundation of Rotary International
• 1998 Man of The Year, Majalah REM, Indonesia
• 1993 Magsaysay Award, Manila , Filipina
• 1991 Islamic Missionary Award , Pemerintah Mesir
• 1990 Tokoh 1990, Majalah Editor, Indonesia
• Doktor Kehormatan:
• Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (2000)
• Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000
• Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Perancis (2000)
• Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000)
• Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda (2000)
• Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India (2000)
• Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang (2002)
• Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel (2003)
• Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003)
• Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003)

 

 

NU dan Negara Islam (2)

•January 23, 2012 • Leave a Comment

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Ketika berada di Makasar dalam minggu ke tiga bulan Februari 2003, penulis di wawancarai oleh TVRI di studio kawasan tersebut, yang di relai oleh studio-studio TVRI seluruh Indonesia Timur. Penulis memulai wawancara itu dengan menyatakan, menyadari sepenuhnya bahwa masih cukup kuat sekelompok orang yang menginginkan negara Islam (NI). Pengaruh almarhum Kahar Mudzakar yang dinyatakan meninggal dalam paruh kedua tahun-tahun 50-an, ternyata masih besar. Karenanya, penulis menyatakan dalam wawancara tersebut, pembicaraan sebaiknya ditekankan pada pembahasan tentang NI seperti Sulawesi Selatan itu. Penulis menyatakan, bahwa ia menganggap tidak ada kewajiban mendirikan NI, tapi ia juga tidak memusuhi orang-orang yang berpikiran seperti itu.

Dalam dialog interaktif tang terjadi setelah itu, penulis dihujani pertanyaan demi pertanyaan tentang hal itu. Bahkan ada yang menyatakan, penulis adalah diktator karena tidak menyetujui pemikiran adanya NI. Penulis menjawab, bahwa saya menganggap boleh saja menganut paham itu, dan berbicara terbuka di muka umum tentang gagasan tersebut, itu sudah berarti saya bukan diktator. Salah satu tanda kediktaktoran adalah tidak adanya dialog dan orang menerima saja sebuah gagasan dan tidak boleh membicarakannya secara kritis dan terbuka. Dari dialog interaktif itu dapat diketahui bahwa pengaruh luar pun harus dipikirkan, seperti pengaruh dari berbagai kawasan dunia Islam yang juga di dasarkan pada kadar pengetahuan agama yang rendah.

Rendahnya pengetahuan agama yang dimiliki itu, digabungkan dengan rasa kekhawatiran sangat besar melihat tantangan modernisasi terhadap lembaga/institusi ke-Islam-an, membuat mereka melihat bahaya di mana-mana terhadap Islam. Proses pemahaman keadaan seperti itu, yang terlalu ditekankan pada aspek kelembagaan/institusional Islam belaka, dapat dinamakan sebagai proses pendangkalan agama kalangan kaum muslimin. Pihak-pihak lain yang non-Muslim juga mengalami pendangkalan seperti itu, dan juga memberikan responsi yang salah terhadap tantangan keadaan. Kalau kita melihat pada budaya/ kultur kaum muslimin dimana-mana, sebenarnya kekhawatiran demikian besar seperti itu tidak seharusnya ada di kalangan mereka. Cara hidup, membaca Al-Qur’an dan Hadist, main rebana, tahlil, berbagai bentuk “seni Islam” dan lain-lainnya, justru mampu menumbuhkan rasa percaya diri yang besar, dalam diri kaum Muslimin.

Salah sebuah pertanyaan dalam dialog interaktif itu adalah kutipan Al-Qur’an “Barang siapa tidak (ber) pendapat hukum dengan apa yang di turunkan Allah, mereka adalah orang yang kafir ” (Wa Man lam Yahkum Bima Anzala Allah Fa-hula Ika Hum al-Kafirun). Lalu bagaimana mungkin kita menjalankan hukum Allah, tanpa NI? Jawabnya, karena ada masyarakat yang menerapkan hal itu, dan, atau mendidik kita agar melaksanakan hukum Allah, maka negara dapat saja ditinggalkan. Untuk memelihara prularitas bangsa, tidak ada kewajiban mendirikan NI atau menentang mereka yang menentang adanya gagasan mendirikan NI. Netralitas seperti inilah yang sebenarnya jadi pandangan Islam dalam soal wajib adanya gagasan mendirikan NI.

Netralitas ini sangat penting untuk di junjung tinggi, karena hanya dengan demikian sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dapat didirikan. Dengan gagasan mendirikan NI, maka pihak minoritas -baik minoritas agama maupun minoritas lain-lainnya-,  tidak mau berada dalam sebuah negara dan menjadi bagian dari negara tersebut. Dengan demikian, yang dinamakan Republik Indonesia tidak dapat diwujudkan, karena ketidaksediaan tersebut. Akhirnya, Indonesia akan tidak terwujud sebagai kesatuan, karena ada negara Aceh, negara bagian Timur dan Selatan dari Sumatra Utara, negara Sumatra Barat, Jambi. Bengkulu., Sumatra Selatan, Lampung, Seluruh pulau Jawa, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan sebagian Maluku yang lain-lainnya, berada di luar susunan kenegaraan, karena berdasarkan agama seperti itu.

Karenanya, keputusan para wakil berbagai organisasi Islam dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk menghilangkan Piagam Jakarta dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebuah sikap yang sangat bijaksana dan harus di pertahankan. Keputusan itu diikuti oleh antara lain: Resolusi Jihad, yang dikeluarkan PBNU pada tanggal 22 Oktober 1945, adalah sesuatu yang sangat mendasar: pernyataan bahwa mempertahankan wilayah Republik Indonesia adalah kewajiban agama bagi kaum Muslimin. Dengan rangkaian kegiatan seperti itu, termasuk mendirikan Markas Besar Oelama Jawa -Timoer (MBODT) di Surabaya dalam bulan Nopember 1945, adalah salah satu dari kegiatan bermacam-macam untuk mempertahankan Republik Indonesia, yang notabene bukanlah sebuah NI. Diteruskan dengan perang gerilya melawan tentara kependudukan Belanda di tahun-tahun berikutnya. Dengan peran aktif para ulama dan pesantren-pesantren yang mereka pimpin, selamatlah negara kita dari berbagai rongrongan dalam dan luar negeri, hingga tercapainya penyerahan kedaulatan dalam tahun 1949 – 1950.

*****

Perkembangan sejarah setelah itu menunjukakan bahwa agama Islam tidak berkurang peranannya dalam kehidupan bangsa, walaupun beberapa kali usaha merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berhasil digagalkan, seperti dalam Dewan Konstituante di tahun 1956-1959. Demikian juga beberapa kali pemberontakan bersenjatan terhadap NKRI dapat digagalkan seperti DI-TII dan APRA (Bandung 1950). Ini tidak berarti Islam dibatasi ruang geraknya dalam negara, seperti terbukti dari kiprah yang dilakukan oleh Al-Azhar di Kairo.

Siapapun tidak dapat menyangkal bangsa Indonesia adalah memiliki jumlah terbesar kaum Muslimin. Ini berbeda dari bangsa-bangsa lain, Indonesia justru memiliki jumlah yang sangat besar kaum “Muslimin statistik” atau lebih di kenal dengan sebutan “Muslim abangan”. Walaupun demikian, kaum muslim yang taat beragama dengan nama “kaum santri” masih merupakan minoritas. Karena itu, alangkah tidak bijaksananya sikap ingin memaksakan NI atas diri mereka.

Lalu, bagaimana dengan ayat kitab suci Al-Qur’an yang di sebutkan diatas?  Jawabnya, kalau tidak ada NI untuk menegakkan hukum agama maka masyarakatlah yang berkewajiban. Dalam hal ini, berlaku juga sebuah kenyataan sejarah yang telah berjalan 1000 tahun lamanya yaitu penafsiran ulang (re-interprensi) atas hukum agama yang ada. Dahulu kita berkeberatan terhadap celana dan dasi, karena itu adalah pakaian orang-orang non-Muslim. Sebuah diktum mengemukakan, “Barang siapa menyerupai sesuatu kaum ia adalah sebagian dari mereka” (Man sabaha bi Qoimin fahuwa min Hum). Tetapi sekarang, tidak ada lagi persoalan tentang hal itu karena esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan melainkan pada akhlak yang dilaksanakan.

Karena itu, kita lalu mengerti mengapa para wakil berbagai gerakan Islam dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk menghilangkan Piagam Jakarta dari UUD 1945. Mereka inilah yang berpandangan jauh, dapat melihat bersungguhnya kaum Muslim menegakkan ajaran-ajaran agama mereka tanpa bersandar kepada negara. Dengan demikian, mereka menghidupi baik agama maupun negara. Sikap inilah yang secara gigih dipertahankan Nahdlatul Ulama (NU), sehingga agama Islam terus berkembang dan hidup di negeri kita. Ini adalah sebuah disiplin intern yang patut di kagumi, mudah kedengarannya tetapi sulit dilaksanakan bukan?

Jakarta, 24 Maret 2003

*Penulis adalah Mustasyar PBNU

Posted in gusdur
Tags: NU dan Negara Islam

Mimpi KH. Maimoen Zubair Tentang Gus Dur


 Mungkin beberapa waktu yang silam kita melihat hubungan KH. Maimoen Zubair (Rembang) dengan keluarga Gus Dur (Ciganjur) biasa-biasa saja. Bahkan ada yang menilai ini sebuah kekurang harmonisan, KH. Maimoen Zubair dianggap tokoh yang bertentangan dengan Gus Dur. Tapi itu kurang tepat, karena justru akhir-akhir ini Mbah Mun (sapaan akrab KH. Maimoen Zubair) justru terlihat sangat dekat dengan keluarga Ciganjur. Gus Syukron Abyne Maysun menceritakan dari Gus Fahim Mulabbi bin KH. Muharror Ali Kaliwangan Blora,murid Mbah KH. Arwani Kudus.Beberapa hari yang lalu, tepatnya malam Jum’at, ada salah seorang murid pergi sowan ke ndalem gurunya, Mbah KH. Maimoen Zuber, di Rembang. Seperti biasanya, sang tamu pun diajak ngobrol oleh tuan rumahnya. Obrolan guru dengan murid. Di sela-sela ngobrol itulah Mbah KH.Maimoen Zuber bercerita bahwa beliau bermimpi shalat berjamaah menjadi makmum. Hadhratus Syaikh Mbah KH. Hasyim Asy’ari juga ikut menjadi makmum. Sedangkan yang menjadi imam dalam shalat tersebut adalah KH. Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur. Dulu pun, saat ICMI di awal-awal perintisan, Mbah Moen pernah ditawari untuk masuk ke dalamnya. Karena beliau termasuk kiai yang multitalenta dalam pandangan banyak pihak, bukan saja dari kalangan sesama kiai. Keberadaan ICMI secara tersirat tidak dikehendaki oleh Mbah Mun, sama seperti Gus Dur.“Aku ini tidak pernah setuju dengan Gus Dur”, kata KH. Maimun Zubair. “Yah... namanya manusia. Tapi aku tidak berani membenci, apalagi memusuhinya. Takut kuwalat!” Kenyataannya, tidak seratus persen Mbah Maimun berseberangan dengan
Gus Dur. Ketika suatu kali seorang tokoh intelektual datang jauh-jauh dari jakarta untuk mengajak beliau masuk ICMI, Mbah Maimun menolak. “Pak Kiai ini intelektual yang mumpuni lho”, katasi tokoh, “cocok sekali kalau masuk ICMI!”“Ah, saya cukup Nahdlatul Ulama saja, gabung rombongannya pewaris nabi.” kata Mbah Mun.
“Memangnya di ICMI nggak bisa?”
“Kan nggak ada hadits al-ICMI
waratsatul anbiya’. Kalau al-Ulama'
ada!” kata Mbah Mun.
Bahkan kalau kita kembali mengingat saat prosesi pemakaman Gus Dur, dugaan ketidakharmonisan Mbah Mun dengan Gus Dur (keluarga Ciganjur) jelas meleset. Karena nyatanya sebelum jenazah Gus Dur dimasukkan ke liang lahat dan dilakukan upacara kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY, usai itu KH. Maimun Zubair lah yang diberi kesempatan memerikasa jenazah Gus Dur. Dan barulah jasad Gus Dur dikeluarkan dari peti jenazah dan secara perlahan dimasukkan ke liang lahat. Wallahu al-
Musta’an A’lam.
Sya’roni As-Samfuriy, Cilangkap Jaktim
07 April 2014

RAMZAN AKHMADOVICH KADYROV

Ramzan Akhmadovich Kadyrov (Rusia: Рамзан Ахмадович Кадыров) (lahir di Tsentoroi, Chechen-Ingush ASSR, Chechnya, 5 Oktober 1976; umur 39 tahun) adalah Presiden pemerintah Federal Rusia, Republik Chechnya sejak 15 Februari 2007. Ia dilantik sebagai presiden Chechnya pada 6 April 2007 atas penunjukan Presiden Vladimir Putin. Dengan tangan kanannya di atas UUD Chechnya, Ramzan diambil sumpah kepresidenannya di Kota Gudermes dengan pengamanan ketat. Tiap jarak 100 meter, polisi Chechnya mendirikan pos pemeriksaan.
Ramzan adalah mantan pemimpin pemberontak yang dikenal dekat dengan Kremlin. Ayahnya adalah mantan Presiden Akhmad Kadyrov yang dibunuh pada Mei 2004. Ia mempunyai sebuah tentara pribadi yang dikenal sebagai Kadyrovit.
Secara de facto, Ramzan sudah memerintah kekuasaan sejak ayahnya tewas dalam serangan bom pada 2004. Keluarga Kadyrov merupakan sebuah keluarga yang disegani oleh masyarakat Chechnya dan Rusia. Namun, reputasi Ramzan tidak mampu memengaruhi penilaian sejumlah lembaga HAM mengenai keterlitannya menghilangkan beberapa tokoh penting Chechnya.
Kadyrov menggantikan Alu Alkhanov sebagai Presiden tak lama setelah ia mencapai usia 30 tahun, usia minimum untuk jabatan tersebut. Ia didukung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan dianugerahi medali Pahlawan Rusia, gelar kehormatan tertinggi Rusia, oleh Putin. Lebih jauh, ia terlibat dalam perebutan kekuasaan aats kepimpinan keseluruhan militer dengan sesama jawara perang pemerintah Chechnya Sulim Yamadayev dan Said-Magomed Kakiev, dan politik dengan Alkhanov.
Kadyrov secara luar diyakini telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar yang didapatnya dari pemerasan bayaran dan dari penjualan minyak Chechnya secara tidak sah.^{[butuh rujukan]} Ia menikah dan mempunyai lima orang anAK
Ramzan Kadyrov adalah seorang murid yang suka berkelahi. Ia berusaha keras untuk mendapatkan penghargaan dari ayahnya, Akhmad Kadyrov, seorang imam Muslim. Keinginannya untuk meniru ayahnya telah mewarnai seluruh kehidupannya, katanya.
Pada awal 1990-an, ketika Uni Soviet pecah berkeping-keping, orang-orang Chechnya berusaha memperoleh kemerdekaan. Keluarga Kadyrov bergabung dalam perjuangan dan melawan pasukan-pasukan federal, dengan Ramzan dilaporkan memimpin sebuah unit kecil penjuang separatis pada Perang Chechnya Pertama, dan Akhmad menjadi mufti pemberontak di ChechnYA


Klan Kadyrov membelot ke pihak Moskwa pada permulaan Perang Chechnya Kedua pada 1999. Sejak itu, Ramzan memimpin pasukan milisinya dengan dukungan dari dinas keamanan negara Rusia FSB (termasuk dinas KTP) dan menjadi Ketua Dinas Keamanan Kepresidenan.
Sempat tersebar kabar burung bahwa ia meninggal karena luka tembak yang disebabkan oleh pengawalnya pada 28 April 2004

 Setelah ayahnya, Presiden Chechnya terbunuh pada 9 Mei 2004, Ramzan ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Chechnya.

CHECHNYA

Republik Chechnya ((/iconˈtʃɛtʃɪn/; bahasa Rusia: Чече́нская Респу́блика, Chechenskaya Respublika; bahasa Chechnya: Нохчийн Республика, Noxçiyn Respublika), atau Chechnya (/ˈtʃɛtʃniə/; bahasa Rusia: Чечня́, Chechnya; bahasa Chechnya: Нохчийчоь, Noxçiyçö), juga disebut Chechnia atau Chechenia, terkadang mengacu kepada Ichkeria (bahasa Inggris: Tanah mineral), adalah sebuah nama konstituen Federasi Rusia yang berbentuk republik.

Lokasi Chechnya di peta Kaukasus

Chechnya berbatasan dengan Stavropol Krai di barat laut, republik Dagestan di timur laut dan timur, Georgia di selatan, dan republik Ingushetia dan Ossetia Utara di barat. Letaknya berada di pegunungan Kaukasus Utara. Ibukotanya berada di Grozny.
Setelah jatuhnya Uni Soviet, sekelompok pemberontak Chechnya menyatakan bahwa mereka adalah pemerintah yang sah, mengumumkan parlemen baru, dan memproklamasikan kemerdekaan mereka sebagai Republik Chechnya Ichkeria. Hingga 2004, kemerdekaan mereka tidak diakui negara apapun. Deklarasi tersebut telah menyebabkan konflik bersenjata di mana kelompok-kelompok Chechnya dan Rusia saling terlibat.
Menurut laporan, pejabat pro-Rusia mengaku bahwa sejak 1994 lebih dari 200.000 pemberontak dan warga sipil telah terbunuh, dan dalam jangka waktu yang sama lebih dari 20.000 anak-anak telah meninggal dan puluhan ribu lainnya menjadi yatim piatu.

Sejarah Chechnya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Konflik yang terjadi di Chechnya sangat berpengaruh terhadap hubungan antara orang Rusia dan orang Chechen (penduduk Chechnya). Krisis Beslan pada tahun 2004 lalu merupakan puncak ketegangan antara bangsa Rusia dan bangsa Chechen. Berikut tahapan-tahapan dalam sejarah perlawanan bangsa Chechen terhadap Rusia:
Periode Pertama
Dimulai pada pertengahan abad 16 dan berakhir pada akhir abad 17, ditandai dengan kolonisasi yang damai di daerah tersebut. Ciri khas daerah ini pada masa itu adalah hubungan sekutu antar vassal (daerah kekuasaan dengan raja-raja kecil yang berkumpul menjadi satu kesatuan di bawah penguasa yang lebih besar) yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin bangsa Chechen dengan keluarga Tsar di Moscow. Moskow sudah mulai bermaksud meluaskan pengaruhnya di bidang politik dan ekonomi. Pada masa itulah banyak penduduk dan pemimpin Chechen yang tertarik dengan pendekatan-pendekatan Moskow, dan mulai mengakui (dengan sukarela) kekuasaan Moskow di daerah mereka.
Periode Kedua
Masa ini terjadi selama abad ke 18, ditandai dengan ekspansi militer pertama Rusia ke wilayah Utara pegunungan Kaukasus. Di bawah pimpinan Peter I, dan kemudian Catherine II, Rusia mulai berhasil mengkolonisasi daerah pegunungan itu.
Walaupun perlawanan rakyat Chechnya telah dimulai pada tahun 1781, namun baru pada tahun 1785 perlawanan Chechnya terhadap terjangan Rusia mulai terasa ketika berada di bawah pimpinan Sheikh Mansur. Pada masa itulah bangsa Chechen mulai membangkitkan perlawanan bersenjata mereka guna memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan mereka. Sheikh Mansur-lah yang dikenal pernah mencoba untuk menyatukan daerah Utara Kaukasus menjadi satu negara Islam yang merdeka dari Rusia, namun tidak berhasil,namun namanya masih tetap dikenal hingga sekarang.
Gerakan anti kolonial Chechnya ini dimulai oleh orang-orang dataran tinggi, yang kemudian dengan cepat menyebar ke daerah-daerah lain. Perlawanan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dari golongan bawah yang merasakan ketidakadilan dalam pemerintahan. Pada awalnya kaum usahawan dan bangsawan setempat juga ikut menyumbangkan andil mereka lewat bantuan logistik dan sumbangan orang-orang pekeja mereka dalam peperangan, namun sejak mulai dicanangkannya gerakan anti-feodal oleh Sheikh Mansur, mereka mulai bergabung ke dalam faksi-faksi yang pro-Moskow. Imam pertama ini berjuang hanya sekitar 6 tahun saja, dan meninggal ketika tentaranya kalah di benteng Schulsselburg pada tahun 1791.
Periode Ketiga
Hubungan antara bangsa Rusia dan Chechen bertambah retak pada awal abad ke-19, ketika Jenderal A.P. Yermolov menjadi pemimpin pasukan Rusia di wilayah Kaukasus itu, dimana tentara Tsar mulai masuk ke daerah-daerah terkecil Chechnya sekalipun. Pasukan perlawanan Chechnya saat itu dipimpin oleh Beibulat Taimiev, yang sudah berkuasa selama 30 tahun, dimana ia dinilai sangat berhasil mempersatukan sebagian besar bangsa Chechen ke dalam satu kesatuan perlawanan. Ia juga mempunyai impian dengan menyatukan gerakan perlawanan Chechnya-nya dengan pemimpin-pemimpin feodal dari Utara Kaukasus yang sudah retak. Ia kemudian diajak berunding, dengan tujuan menghindari perang besar yang berkelanjutan dengan Rusia, tanpa mengesampingkan keinginan Chechnya untuk merdeka, demi kebebasan bangsanya. Namun ajakan damai itu ternyata merupakan muslihat pihak Rusia, dan diakhri dengan pembunuhan yang semakin menyulut perlawanan Chechnya yang lebih besar.
Tahun 1828 menjadi titik tolak dari perang Kaukasia. Perlawanan kaum pro-kemerdekaan dari daerah dataran tinggi Chechnya dan Daghestan mulai dipengaruhi “muridisme” yang membuat pemimpin-pemimpin gerakan perlawanan semacam Imam Gazi-Magomed, Gamzat-Bek, Shamil, dan Tashov-Khadzi mulai mengobarkan ‘gazavat’, semacam perang jihad. Tahun 1834 Imam Shamil berhasil mewujudkan impian Sheik Mansur dengan menyatukan bagian-bagian dari orang-orang gunung Kaukasus Utara dalam satu perlawanan melawan kekuasaan Rusia dan mendirikan pemerintahan teokratis Sharia, yang dikenal dengan nama imamat selama 27 tahun.
Pada tahun 1859 Shamil mengalami kekalahan dan menjadi tahanan istimewa dari Tsar Alexander II. Rakyat Chechnya kemudian berada di bawah kekuasaan administrasi militer Moskow, namun mendapatkan otonomi dalam permasalahan regional mereka seperti yang dijanjikan oleh Tsar kepada Shamil. Ketika Perang Dunia I pecah, Rusia membuat perjanjian dengan Turki Ottoman, dimana mereka akan mendapatkan bantuan dari penduduk setempat, yang kemudian dikirimkan sebagai bala tentara yang kuat, dan Rusia mendapat keuntungan dengan berkurangnya risiko perlawanan dengan berkurangnya bangsa Chechen yang gampang bergolak.
Menyadari akal Rusia, bangsa Chechen mulai bergolak lagi, dan ditanggapi secara preventif oleh pasukan Tsar dengan menghilangkan, mengasingkan, maupun mengusir para pemimpin perlawanan. Pada kenyataannya hal ini tidak berpengaruh, karena rakyat Chechnya mulai berkaca dan menyadari bahwa hukum kebebasan yang berlaku pada rakyat Kekaisaran Rusia tidak berlaku terhadap mereka. Chechnya diperintah oleh kekuasaan militer yang sangat tidak adil dan manusiawi.
Mengamati penyebab dari Perang Kaukasia ini, dapat dilihat ini akibat dari ekspansi tentara rezim tsar, dan tidak lepas dari konflik internal antar pemimpin Chechnya yang menginginkan kekuasaan dan pengaruh di antara rakyat dataran tinggi/gunung. Perlawanan kaun separatis Chechnya (yang biasanya berasal dari etnis-etnis keras dan golongan Islam garis keras) selama berusaha memisahkan diri dari Rusia selalu mendapat perlawanan dari saudara mereka sendiri yang lebih pro-Rusia (biasanya berasal dari pemimpin-pemimpin yang sekuler maupun kaum agamis yang tradisional). Perlawanan ini juga tidak erlepas dari keadaan Chechnya yang sedari dulu diliputi kemiskinan, padahal daerah mereka kaya akan hasil-hasil tambang dan pertanian, yang hasilnya tidak pernah mereka nikmati sendiri. Hal ni menunjukkan sistem pemerintahan kolonial yang tidak baik dan campur tangan dari penguasa-penguasa setempat.
Peperangan antara bangsa Rusia-Chechen ini membuat kita menyadari bahwa telah terjadi ketidaksamaan tujuan dari pemimpin-pemimpin setiap pihak tentang bagaimana bentuk daerah Chechnya semestinya. Terlebih sentimen yang muncul disebabkan oleh perbedaan religiusitas. Gangguan dan kekerasan yang banyak terjadi sejak pertama kalinya pendudukan Rusia mengusik pola kehidupan tradisional bangsa Chechen yang sangat dipengaruhi agama mereka, Islam, sebagai agama minoritas di Rusia. Maka tidak heranlah perlawanan dengan gampangnya bergolak karena didasari oleh semangat anti kafir yang diteriakkan lewat jihad yang mereka namakan gazavat.
Seperti yang terjadi di saat Rusia mengerahkan kekuatan penuh untuk membungkam kekuatan nasionalis Chechnya di mana memang hanya sedikit yang berpatisipasi langsung dalam peperangan itu, namun mereka semua (bangsa Chechen) merasa berperang melawan Rusia. Bahkan karena terjadi konflik kepentingan internal, terjadi juga perang saudara, atau bahkan tidak memilih, yang berarti melawan kedua kekuatan, Rusia dan Chechen.
Periode Keempat
Dimulai pada akhir abad ke-19, dimana secara konstitusional Chechnya merupakan bagian dari Rusia, pada masa ini rezim tsar di Chechnya banyak melakukan penipuan dan perampokan semena-mena. Hal ini dengan cepat ditanggapi oleh pemerintahan tsar yang mulai berpikir bahwa kekerasan tidak akan berhasil mengatasi masalah orang-orang gunung ini. Yang diperlukan adalah kebudayaan dan modernisasi, yang dituangkan dengan jalan membentuk kesatuan polisi daerah dari orang-orang Chechen yang tunduk kepada Rusia, dan mendirikan sekolah Rusia di sana, yang secara tidak langsung mengajak orang-orang gunung untuk lebih memfokuskan diri kepada perekonomian, bukan lagi perang semata. Di Grozny minyak bumi mulai disedot dan disuling, jalur kereta api dibuat. Pada masa ini pulalah kekuatan Chechnya dikomandoi oleh Kunta-Khadzhi, Solet-Khadzhi, Deni-Sheikh Arsanov, Bammat-Girei Mitaev, Ali Mitaev, Sugaip-Mulla, dan penganut agama Islam tradisional mereka saja. Masa ini juga dikenal sebagai masa damai yang dikarenakan kondisi pemerintahan yang mulai melonggarkan peraturan pendudukan etnis yang menandakan gerakan liberasisasi sistem sosial Rusia menuju monarki konstitusional.
Para pemuka Chechnya saat ini mencoba berkompromi dengan membiarkan pembangunan berjalan terus di daerahnya, dan mengikutsertakan pejuang-pejuang tangguhnya dalam hampir semua perang Rusia, walau dengan perlakuan diskriminatif terhadap etnis mereka yang terus berlangsung. Dalam peperangan ini, khususnya melawan Turki, Jepang, dan Jerman, resimen Chechnya dan Ingush merupakan pasukan elite yang bahkan mendapatkan pujian dari Tsar Nicholas II sendiri.
Di tempat kelahiran mereka, awal abad ke-20 ditandai dengan tekanan-tekanan terhadap perlawanan orang-orang gunung yang tidak habis-habis, yang tentu saja dibalas dengan sikap berani mati oleh sebagian besar bangsa Chechen. Pada masa ini pula mulai berkembang pengaruh Partai Sosial Demokrat yang menyaingi ideologi Islam.
Periode Kelima
Ketika terjadi revolusi dan Perang Saudara (dari 1917 sampai 1925) Chechnya semakin panas, karena rakyatnya terbagi lagi menjadi tiga kubu:
1. Nasionalis yang menginginkan bergabungnya Chechnya ke dalam Soviet (Komunis).
2. Nasionalis Demokrat yang menginginkan bergabungnya orang-orang gunung dan tetangga Barat mereka ke dalam sebuah kesatuan negara.
3. Nasionalis radikal yang berorientasi hanya kepada Islam dan bersemangat menggabungkan Chechnya ke dalam Turki.
Perjuangan rakyat Chechnya banyak bermunculan, contohnya dengan usaha membentuk sebuah negara teokratik merdeka buatan Sheikh Uzunkhadzhi, juga pembuatan sebuah negara yang lebih sekuler (Repulik Mountaineers pada tahun 1918). Kedua-duanya memang gagal, namun pihak Chechnya lain yang tidak sependapat akhirnya memutuskan umtuk mengabdikan diri mereka kepada Sovyet yang menjanjikan kebebasan, persamaan, tanah, dan kekuasaan. Pada kenyataannya, slogan Sovyet pada masa revolusi “masa depan yang lebih baik” tidak pernah terwujud juga di Chechnya. Bangsa Chechen akhirnya angkat senjata juga pada masa razim Stalin. Kekacauan dan kerusuhan semakin berubah menjadi perang gerilya. Pada masa ini banyak terjadi genocide (pemusnahan banyak orang dalam satu waktu) dan pengusiran kepada beberapa petinggi Chechnya. Hampir 40% orang Chechnya yang hilang atau tidak jelas keberadaannya.
Setelah masa Stalin, muncul pemikiran untuk membangkitkan lagi Republik Mandiri Sosialis Sovyet Chechnya-Ingush, sebagai salah satu negara satelit Sovyet. Pejuang-pejuang lama yang dulu dibuang dan diasingkan semacam Vainakhs, kembali lagi. Yang patut disayangkan, betapa rehabilitasi wilayah dan politik bangsa Chechen dan Ingush tidak pernah diwujudkan.
Bangsa Chechen merasa bahwa mereka menjadi warga kelas dua di tanah leluhur mereka sendiri. Budaya tradisional Chechen dan Ingush dilarang penggunaan dan pengetahuannya, karen amenginginkan satu budaya yang sama, Rusia. Mengajar di sekolah ataupun instansi-instansi resmi harus menggunakan bahasa Rusia. Bahasa mereka pun secara langsung hanya digunakan di dalam rumah saja. Pembudayaan Rusia ini akhirnya menghanguskan budaya tradisional mereka.
Pada tahun 1960-an, muncul keberanian dari sebagian warga Chechnya untuk mengirim surat/petisi kolektif kepada Central Committee Partai Komunis di Moskow yang mengkritik sikap pemerintah daerah mereka terhadap kehidupan bermasyarakat dan berbudaya mereka. Tapi reaksinya sangat negatif, bahkan terkesan menutup mata atas apa yang terjadi di sana. Kejadian ethnocide ini akhirnya berlangsung selama 30 tahun, dan mematikan unsur-unsur dasar kehidupan suku bangsa Chechen dan Ingush, serta menimbulkan trama yang tidak gampang dilupakan bagi korban pemaksaan itu. Ketika kehormatan sosial sebagai bangsa mereka dicabut, kehormatan sebagai sutau bangsa diinjak-injak dan digantikan oleh ‘nasionalisme’ Rusia yang berusaha memasuki kehidupan mereka dengan cepat dan memaksa laksana kanker. Proses ini terus berlangsung, dan memuncak ketika disintegrasi Uni Sovyet terjadi tahun 1991, dan etnonasonalisme baru muncul.
Periode Keenam
Masa Gorbachev dengan perestroika, Uni Sovyet yang hancur memancing perang kemerdekaan baru bagi bangsa Chechen. Dipimpin oleh Jenderal Dzhokhar Dudayev, ibukota Grozny direbut pada tahun 1991. Proklamasi mereka diumumkan, namun tetap tidak diakui presiden Rusia terpilih, Boris Yeltsin. Keadaan memanas ketika sebelum Sovyet runtuh, Amerika Serikat ikur melatih laskar-laskar jihad melalui CIA untuk membangkitkan perlawanan di daerah-daerah Rusia, bahkan Osama bin Laden merupakan produk CIA. Dudayev yang meninggal akibat serangan roket tahun 1995, digantikan oleh Aslan Mashkadov yang terpilih pada 1997. Pada awal tahun 1999, ia menjadikan Syariah Islam sebagai hukum negara, yang memicu perpecahan di dalam gerakan perlawanan Chechnya sendiri.
Kemudian muncul tuduhan bahwa orang Chechen membantu gerakan perlawanan Islam di Dagestan, yang walaupun tanpa bukti yang kuat membuat Rusia melakukan serangan besar-besaran kembali. Bantuan ini diperkirakan memang pantas dilakukan mengingat keadaan geografis dan ikatan kultur-religius sesama Islam yang sedang tertindas Rusia. Perlawanan Chechnya ini diikuti juga serangkaian bom bunuh diri di kota-kota besar Rusia, yang sempat membuat ketakutan atas keberadaan etnis Kaukasus bagi orang awam. Respon pemerintah Rusia yang dipimpin Vladimir Putin sangat brutal, is memerintahkan perang skala besar dan pembumi hangusan daerah pertikaian, yang memaksa terjadinya pengungsian dan pembunuhan terhadap rakyat sipil. Tercatat 1,3 juta orang Chechen meninggalkan Chechnya yang sudah luluh lantah. Hal ini diperkirakan merupakan cara Rusia supaya lebih gampang menggempur Chechnya dengan anggapan bahwa yang tidak mengungsi adalah lawan mereka dan tidak perlu berpikir lagi. Bumi hangus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pasukan perlawanan gerilya. April tanggal 20 tahun 2000 ada tawaran gencatan senjata oleh Mashkadov, yang ditolak Rusia dengan alasan perlawanan mereka lebih kepada melindungi para kriminal dan penguasa setempat yang mangkir kepada pemerintahan Rusia. Dan pada bulan Juni pada tahun yang sama, terjadi lebih banyak kontak senjata, serangan bom bunuh diri, dan gempuran dari pasukan gerilya Chechnya yang menunjukkan perjuangan mereka masih panjang.
Maret 2003 disetujui diadakan referendum untuk menentukan bagaimana Chechnya merdeka sebagai sebuah negara bagian dan akan bergabung ke dalam Federasi Rusia (sebenarnya masih merupakan kontradiksi dimana hasilnya sangat tidak populer dan masih dianggap sebagai sebuah kecurangan politik Rusia oleh dunia luar), yang akhirnya menyetujui konstitusi baru bagi rakyat Chechnya. Bulan Oktober pada tahun yang sama Ahmad Kadirov, seorang kunci bagi Rusia untuk tetap berkuasa di Chechnya, terpilih menjadi presiden. 9 Mei 2004 saat Rusia merayakan hari kemenangan atas Jerman di Perang Dunia II, Kadirov dan beberapa orang terdekatnya terbunuh dalam serangan bom di stadion tempat ia menonton pertunjukan. Hal ini sangat mematahkan harapan Rusia. Kemudian serangan teror kembali berkecamuk di Rusia, yang dianggap berkaitan dengan masa pemilihan presiden baru bagi Chechnya.
Tapi kasus yang paling penting adalah di mana Rusia berusaha membebaskan sandera ratusan anak-anak yang berakhir dengan serangan ke dalam sekolah tanpa memedulikan hidup dari anak-anak tadi. Kontak senjata terjadi selama 10 jam yang mengakibatkan banyak bom terpicu dan meledakkan bebearapa bagian sekolah, dan menewaskan puluhan sandera. Hal ini mendapat kecaman betapa menunjukkan kekuatan Rusia yang kurang mahir dalam mengatasi negosiasi dengan teroris, yang mana ada indikasi no-compromice pemerintah Rusia dengan perlawanan Chechnya. Hal ini memancing kritik dari banyak negara yang justru mengecam Rusia akan geraka gegabahnya.
Kesimpulan

Melihat pergerakan rakyat Chechnya yang memang sudah membudaya untuk segera merdeka sangatlah menunjukkan bahwa masih terjadi sejarah kejadian kelam yang belum selesai hingga sekarang. Masalah utamanya adalah hubungan antara satu bangsa yang bertetangga, namun sangat memaksa (Rusia dan Chechnya). Terjadi konfrontasi permanen antara keduanya sejak abad 18 sekalipun belum selesai hingga sekarang, yang ditunjukkan dengan pergolakan yang terus tumbuh (degenerasi) dan muncul hampir setiap 40 tahunan sekali. Operasi militer yang terjadi di daerah itu hanya menambah urutan warga negara yang meninggal, tapi tidak menyelesaikan masalah.
Etnonasionalisme dianggap sebagai cara terbaik mengatasi semua masalah Chechnya ini. Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa ini telah terpuruk sebegitu dalamnya. Perjuangan mereka ini selalu menemui hambatan oleh kekerasan yang dilakukan Rusia yang tidak rela melepas negara ini sejak berabad-abad yang lalu, yang sebagian besar disebabkan oleh letaknya yang strategis sebagai daerah benteng (Pegunungan Kaukasus) alami yang susah ditembus dari luar, sebagai daerah jalur pipa minyak Rusia, serta daerahnya yang cukup subur akan hasil-hasil alam, khususnya minyak tadi.

RECEP TAYYIP ERDOGAN

Recep Tayyip Erdoğan (lahir 26 Februari 1954; umur 61 tahun) adalah seorang politikus Turki. Ia menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pimpinan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, atau Partai Keadilan dan Pembangunan). Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai muslim 2 paling berpengaruh di dunia.^[1]
Erdogan terpilih Sebagai Walikota Istanbul dalam pemilu lokal pada 27 Maret 1994. Dia dipenjara pada 12 Desember 1997 karena puisinya yang bermasalah. Setelah empat bulan di penjara, Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) pada tanggal 14 Agustus 2001. Dari tahun pertama, Partai AK menjadi gerakan politik terbesar yang didukung publik di Turki. Pada pemilihan umum tahun 2002, Partai AK memenangkan dua pertiga kursi di parlemen, membentuk pemerintahan partai tunggal setelah 11 tahun.

 

Masa kecil hingga remaja

Erdoğan lahir di Istanbul, tetapi dibesarkan di Rize pesisir Laut Hitam dan kembali ke Istanbul pada usia sekitar 13 tahun dalam sebuah keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang pelaut yang bertugas sebagai penjaga pantai di Angkatan Laut dan berasal dari Rize.^[1]

Ia belajar di sekolah agama, Sekolah Imam Hatip dan melanjutkan ke Universitas Marmara untuk belajar ekonomi dan bisnis.^[2] Erdoğan menjadi pemain sepak bola semi profesional pada usia 16 tahun, dan bekerja di perusahaan angkutan kota Istanbul.^[2]^[3]^[4]

Ia terjun ke dalam politik bersama Partai Keselamatan Nasional (Milli Selâmet Partisi) yang Islamis, di bawah pimpinan Necmettin Erbakan dan kini telah dibubarkan. ^{[butuh rujukan]} Setelah kudeta militer pada 12 September 1980, ia meninggalkan sepak bola dan bekerja di sektor swasta, dan pada 1982 menjalani wajib militer sebagai seorang perwira dengan tugas khusus. ^{[butuh rujukan]}

Karier politik

Setelah kudeta 1980, semua partai politik dibubarkan, tetapi para bekas anggota Partai Keselamatan Nasional kemudian mendirikan Partai Kesejahteraan (Refah Partisi) setelah demokrasi dipulihkan pada 1983. Pada 1985 Erdoğan menjadi ketua Partai Kesejahteraan di Provinsi Istanbul dan ikut serta dalam pemilihan wali kota untuk wilayah kosmopolitan Beyoğlu di Istanbul tengah dan seagai calon untuk Dewan Nasional Agung Turki beberapa kali pada akhir 1980-an. ^{[butuh rujukan]}

Pada 1991, Partai Kesejahteraan melampaui ambang 10% yang dibutuhkan untuk memperoleh kursi untuk pertama kalinya di Dewan Nasional Agung, dan Erdoğan terpilih sebagai anggota parlemen dari Provinsi Istanbul, meskipun kursi ini kemudian dicabut oleh Komisi Pemilihan Pusat karena adanya sistem pemilihan yang berlaku saat itu. Namun, dalam pemilu lokal pada 27 Maret 1994, Partai Kesejahteraan menjadi partai terbesar di Turki untuk pertama kalinya, dan Erdoğan menjadi wali kota Istanbul Raya serta Presiden dari Dewan Metropolitan Istanbul Raya. ^{[butuh rujukan]}

Sebagai wali kota Istanbul, ia menjadi terkenal karena ia seorang administratur yang efektif dan populis, membangun prasarana dan jalur-jalur transportasi Istanbul dan pada saat yang sama memperindah kota itu. Dalam prosesnya ia menjadi politikus Turki yang paling populer. ^{[butuh rujukan]}

Prestasi menonjolnya yang sulit dilupakan warga adalah keberhasilan pengadaan air bersih untuk penduduk kota itu, penertiban bangunan, mengurangi kadar polusi dengan melakukan aksi penanaman ribuan pohon di jalan-jalan kota, memerangi praktik prostitusi liar dengan memberikan pekerjaan lebih terhormat kepada wanita muda, dan melarang menyuguhkan minuman keras di tempat yang berada di bawah kontrol Walikota Istanbul. ^{[butuh rujukan]}

Ketika mendeklarasikan Partai Keadilan Pembangunan (AKP: Adalet ve Kalkinma Partisi) yang berhaluan Islam pada Agustus 2001, ia mampu membawa partainya ibarat cahaya yang akan menerangi kegelapan. Kemenangan partainya dalam pemilu 3 November 2002 dengan 34,1 persen suara bukan secara otomatis menaikkan citra sebagai perdana menteri. Wakil Ketua AKP Abdullah Gul yang ditunjuk oleh Presiden Ahmet Necdet Sezer. Tetapi, setelah semua kasus yang menimpanya dianggap selesai dan disetujui parlamen, ia kemudian menggantikan Abdullah Gul sebagai Perdana Menteri Turki. ^{[butuh rujukan]}

Pemilihan Presiden Turki 2014

Pada 10 Agustus 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya setelah 91 tahun. Selama ini, Presiden Turki dipilih oleh parlemen. Terdapat tiga calon yang maju dalam pemilihan presiden Turki 2014 ini. Perdana Menteri Turki Erdoğan turut maju dalam pilpres. Dua calon lainnya adalah Ekmeleddin İhsanoğlu yang merupakan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam sejak 2005, dan Selahattin Demirtas yang merupakan politisi etnis Kurdi di Turki.^[5]

Erdoğan terpilih menjadi Presiden Turki ke 12 hasil pemilihan presiden Turki yang digelar pada 10 Agustus 2014. Erdoğan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52 persen mengalahkan dua pesaingnya.^[6]. Pada 28 Agustus, Erdoğan resmi dilantik menjadi Presiden Turki ke-12. Ia dilantik di kantor kepresidenan di Ankara. Pelantikannya akan mengantarkan pada era baru di Turki karena dia diperkirakan akan mendesak dibuatnya konstitusi baru yang bisa menstransformasi negeri itu. Pengganti Erdogan pada kursi perdana menteri adalah Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoğlu. Para kepala negara sejumlah negara Eropa Timur, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah akan menghadiri pelantikan Erdogan, termasuk Presiden Ukraina Petro Poroshenko^[7]

Politik luar negeri

Meski Turki merupakan satu dari beberapa negara Timur Tengah yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Erdogan menyatakan bahwa dia akan melawan jika Israel menyerang Libanon dan Gaza.